MALAYSIA PANAS.MIMPI ANWAR IBRAHIM JADI PM TERWUJUD? CNBC INDONESIA

 

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, telah mengklaim dirinya mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. Yang berarti dirinya bisa menjadi perdana menteri baru Malaysia.


Klaim tersebut juga berarti bahwa ia akan melengserkan Perdana Menteri Malaysia yang sah saat ini, Muhyiddin Yassin. Namun, seberapa besar kah kemungkinan bagi klaim Anwar untuk menjadi nyata?

 

PILIHAN REDAKSI ·         Kursi PM Malaysia Jadi Rebutan, Ringgit yang Perkasa Tumbang ·         Muhyiddin & Anwar Rebutan Kursi PM, Bursa Malaysia Berjaya ·         Makin Panas! PM Malaysia Muhyiddin Gerilya Cari Suara

Dalam pemerintahan Malaysia, klaim Anwar tersebut ternyata tidak memiliki banyak arti. Sebab, untuk menjadi seorang perdana menteri, ia harus mendapat "restu" dari Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.

"Raja Malaysia adalah kunci," tulis Bloomberg dalam analisisnya.

Jika benar Anwar memiliki dukungan mayoritas seperti yang diklaimnya, maka Yang di-Pertuan Agong akan harus memutuskan apakah ia bersedia mengangkat dan menyumpah Anwar sebagai perdana menteri kesembilan Malaysia.

Di sisi lain, meski Anwar mengklaim ia mendapat "dukungan mayoritas" namun ternyata ada jumlah dukungan tertentu yang baru bisa membuatnya mengajukan diri menjadi perdana menteri.

Menurut laporan, setidaknya Anwar membutuhkan 120 suara dukungan suara dari anggota parlemen untuk dapat mengajukan diri menjadi perdana menteri.

Di sisi lain, jika Yang di-Pertuan Agong tidak bersedia mengangkat Anwar atau membiarkan Muhyiddin Yassin terus melanjutkan menjadi perdana menteri, maka ia berhak untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu dini.

Dalam kasus ini, jika Raja memilih untuk membubarkan parlemen, maka Muhyiddin Yassin akan memiliki kemungkinan untuk menang lagi di pemilu dan batal turun dari kursi perdana menteri.

Cara ini dipandang sebagai cara yang lebih "aman" untuk menyudahi ketidakstabilan politik berkepanjangan di Malaysia.

Meski demikian, hingga kini belum diketahui kapan Yang di-Pertuan Agong akan mengumumkan keputusannya, mengingat dirinya masih menjalani perawatan di Institut Jantung Negara.

Foto: Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah (AP Photo) FILE- In this Jan. 11, 2019, file photo, Pahang state Crown Prince Tengku Abdullah arrives for a private event at a hotel in Kuala Lumpur. King Sultan Muhammad V shocked the nation by announcing his abdication in January 2019, days after returning from two months of medical leave. The 49-year-old sultan from eastern Kelantan state only reigned for two years as Malaysia's 15th king and didn't give any reason for quitting. Sultan Abdullah Azlan Shah succeeded his ailing 88-year-old father on Jan. 15, in a move seen as paving the way for him to become the next king. (AP Photo)

Politik Malaysia panas sejak Politik Malaysia panas sejak Februari 2020. Mahathir Mohamad mundur sebagai PM dan kemudian ditunjuk sebagai PM sementara.

Ia mundur persis setelah Anwar Ibrahim mengatakan ada pengkhiatan dalam tubuh koalisinya dengan Mahathir. Mereka saat itu membuat Koalisi Pakatan Harapan.

Koalisi ini merupakan gabungan partai pendukung Mahathir dan Anwar yang terdiri dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), UMNO, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Gabungan Parti Sarawak (GPS), serta Parti Warisan Sabah (Warisan).

Sebelumnya mereka berkongsi untuk mengalahkan UMNO pimpinan Najib Razak, Mei 2018 lalu. Saat itu keduanya membuat perjanjian bahwa setelah 2,5 tahun, posisi PM akan diserahkan Mahathir kepada Anwar.

Namun Pakatan Harapan disebut kehilangan suara saat partai lainnya, di mana ada koalisi baru yang dibuat parlemen tanpa memasukkan politisi Anwar Ibrahim. Kisruh ini kemudian memunculkan Muhyiddin Nasir sebagai PM Baru setelah ditunjuk resmi oleh Raja Malaysia.

Sebelumnya, sejumlah lembaga global memberi "pesan" khusus soal politik dan ekonomi Malaysia. Panasnya politik akan jadi hambatan berat dalam perekonomian negara itu, yang dilihat investor sebagai ketidakstabilan.