Heboh Anwar Ibrahim Jadi PM Baru Malaysia? Ini Faktanya!

 

 

 Malaysia's opposition leader Anwar Ibrahim gestures as he leaves after a press conference in Kuala Lumpur, Wednesday, Sept. 23, 2020. Anwar said he has secured a majority in parliament to form a new government that is “strong, stable and formidable.

Jakarta, CNBC Indonesia - Drama politik Malaysia memasuki babak baru. Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah jatuh.

Dirinya mengklaim sudah mengantongi suara mayoritas di Parlemen untuk membentuk pemerintahan. Audiensi bahkan akan dilakukan dengan Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, untuk pengesahan.

"Bukan, empat, lima atau enam (suara parlemen) tetapi mayoritas," katanya sebagaimana ditulis Malaysia Kini, Rabu (23/9/2020).

"Pemerintahan pimpinan (perdana menteri) Muhyiddin Yassin telah jatuh. Maklumat selanjutnya akan saya dapatkan setelah menghadap Baginda Agung (Raja) dalam masa terdekat. Insya-Allah," katanya.

Klaim itu muncul kurang dari tujuh bulan setelah Muhyiddin berkuasa. Muhyiddin menjadi PM setelah kekacauan politik yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Mahathir Mohamad.

Baca:

 Siapa Anwar Ibrahim yang 'Gulingkan' PM Malaysia Muhyiddin?



Saat ini koalisi Perikatan Nasional yang dipimpin PM Muhyiddin memiliki 113 suara dari 222 suara parlemen. Namun Anwar disebut sebuah media lokal mengamakan 123 kursi, karena beralihnya suara Partai Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

"Pemerintahan pimpinan (perdana menteri) Muhyiddin Yassin telah jatuh. Maklumat selanjutnya akan saya dapatkan setelah menghadap Baginda Agung (Raja) dalam masa terdekat. Insya-Allah," katanya.

Saat ini koalisi Perikatan Nasional yang dipimpin PM Muhyiddin memiliki 113 suara dari 222 suara parlemen. Namun Anwar disebut telah mengamankan 123 kursi.

"Saat ini dengan jumlah yang saya miliki, Muhyiddin bukan lagi perdana menteri," tegasnya lagi.

Baca:

 Lengkap! Pidato Anwar Ibrahim Soal Pemerintahan Baru Malaysia



Meski demikian, ia berujar akan menyambut Muhyiddin untuk bekerja sama. Menurutnya partisipasi Muhyiddin dalam pemerintahan baru akan memastikan perubahan rezim yang lancar dan damai.

"Saya menyambutnya untuk bekerja sama karena saya tidak punya masalah pribadi dengannya," katanya lagi.

"Kesiapannya untuk bekerja sama akan membantu memastikan transisi yang mulus dan damai dan jika dia siap untuk bekerja sama, dia dapat menawarkan jasanya melalui posisi yang sesuai."

Klaim pemimpin oposisi itu muncul kurang dari tujuh bulan setelah Muhyiddin berkuasa. Muhyiddin menjadi PM setelah kekacauan politik yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Mahathir Mohamad.

Politik Malaysia panas sejak Februari 2020. Mahathir Mohamad mundur sebagai PM dan kemudian ditunjuk sebagai PM sementara.

Ia mundur persis setelah Anwar Ibrahim mengatakan ada pengkhiatan dalam tubuh koalisinya dengan Mahathir. Mereka saat itu membuat Koalisi Pakatan Harapan.

Koalisi ini merupakan gabungan partai pendukung Mahathir dan Anwar yang terdiri dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), UMNO, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Gabungan Parti Sarawak (GPS), serta Parti Warisan Sabah (Warisan).

Sebelumnya mereka berkongsi untuk mengalahkan UMNO pimpinan Najib Razak, Mei 2018 lalu. Saat itu keduanya membuat perjanjian bahwa setelah 2,5 tahun, posisi PM akan diserahkan Mahathir kepada Anwar.

Namun Pakatan Harapan disebut kehilangan suara saat partai lainnya, di mana ada koalisi baru yang dibuat parlemen tanpa memasukkan politisi Anwar Ibrahim. Kisruh ini kemudian memunculkan Muhyiddin Nasir sebagai PM Baru setelah ditunjuk resmi oleh Raja Malaysia.

Sementara Istana Raja Malaysia sendiri membenarkan adanya penundaan pertemuan dengan Anwar. Pasalnya Raja tengah sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.

"Saat itu, Al-Sultan Abdullah masih menjalani perawatan di bawah pengawasan ahli medis di IJN (Institut Jantung Negara," kata Pengawas Rumah Tangga Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam keterangan.

Sebelumnya, sejumlah lembaga global memberi "pesan" khusus soal politik dan ekonomi Malaysia. Panasnya politik akan jadi hambatan berat dalam perekonomian negara itu, yang dilihat investor sebagai ketidakstabilan.

 

 

No comments: